Rencana pemerintah menghapus seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur tertulis dinilai gegabah. Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Muhammad Abduhzen, mengatakan, hal itu akan semakin membuka celah kecurangan yang berpengaruh pada kualitas lulusan pendidikan tinggi di masa yang akan datang.

Apalagi, menurutnya, saat ini belum ada peta data pokok serta kualitas pendidikan secara nasional.

"Jalur undangan bisa menjadi baik hasilnya kalau kita sudah memiliki data serta peta sekolah rapi dan tertata lengkap. Peta kualitas sekolah dan data-data pokok pendidikan kita saja masih kacau. Kebijakan penghapusan ujian tulis SNMPTN itu akan merugikan," kata Abduhzen, Rabu (14/3/2012), di Jakarta.

Ia menjelaskan, dampak jangka panjang yang akan dituai dunia pendidikan nasional adalah terjadinya kemerosotan kualitas lulusan pendidikan tinggi ke depannya. Penghapusan ujian tulis SNMPTN juga akan semakin membuka celah untuk melakukan kecurangan, baik di jenjang pendidikan menengah maupun di jenjang pendidikan tinggi.

Selain itu, ia juga menilai pengawasan ketat yang dijanjikan pemerintah hanya akan menjadi formalitas belaka. Meski diawasi, menurutnya, dorongan untuk berbuat curang jauh lebih besar ketimbang kemampuan untuk melakukan pengawasan. Kecurangan akan semakin sistematis karena manipulasi nilai akan terjadi sejak kelas I SMA (sederajat).

"Aparatur negara kita, baik di jenjang SMA maupun di pendidikan tinggi, belum bisa dipercaya, akan banyak permainan," ujarnya.

Seperti diberitakan, mulai tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berencana menghapus ujian tulis SNMPTN. Alasannya adalah efisiensi waktu dan anggaran yang digunakan serta sebagai pelecut menyajikan nilai rapor dan nilai ujian nasional yang kredibel sekaligus mengintegrasikan pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi.




Jalur Undangan SNMPTN 2013 Akan Lebih Longgar
Kebijakan menghapus ujian tulis Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di 2013 mendorong pemerintah untuk mengubah kuota jalur undangan. Nantinya, sekolah nonunggulan akan diakomodasi agar mendapatkan akses tambahan.

Ketua SNMPTN 2012, Akhmaloka, mengatakan, kebijakan ini akan membuka kesempatan yang sama pada semua sekolah untuk mengajukan siswa berprestasinya mengikuti SNMPTN jalur undangan. "Ke depan, PTN tidak mencari siswa berprestasi di sekolah unggulan saja, tapi juga sekolah-sekolah lain," kata Akhmaloka di Jakarta, Jumat (15/3/2012).

Dijelaskannya, peluang sekolah nonunggulan menjadi besar karena SNMPTN hanya memiliki satu pintu. Yakni jalur undangan yang proporsi minimalnya 60 persen dari jumlah mahasiswa baru. Hal ini wajib dan berlaku di seluruh PTN.

"Enam puluh persen melalui jalur undangan, akan membuka kesempatan yang luas bagi sekolah untuk mendaftarkan siswa-siswa berprestasi," jelasnya.

Untuk diketahui, aturan yang berlaku saat ini, sekolah yang belum terakreditasi hanya diberi jatah lima persen dari jumlah siswa untuk dapat ikut jalur undangan. Lalu sekolah dengan akreditasi C hanya 15 persen, akreditasi B sebanyak 30 persen, sedangkan untuk sekolah akreditasi A paling banyak, yakni 50 persen. "Ke depannya akan lebih longgar," pungkasnya.